Kepengurusan baru PSSI mendapatkan kritik tajam dari Koalisi masyarakat peduli sepakbola Indonesia, Save Our Soccer (SOS). Mereka menyebut, ketidakkonsistenan PSSI berpeluang disusupi korupsi.
Kritik itu datang setelah PSSI memutuskan bahwa jumlah maksimal klub yang bakal bermain di liga musim mendatang adalah 24. Padahal, sebelumnya, PSSI sudah menyatakan bahwa hanya akan ada 18 klub yang berlaga dalam format satu wilayah.
"Padahal sebelumnya Jumat (16/9/2011), dalam rapat Komite Eksekutif (Exco), PSSI sudah menetapkan 18 klub sebagai peserta Liga Super Indonesia musim depan. Dengan kriteria yang cukup bagus karena sesuai dengan prinsip dan impian sepakbola profesional," tulis SOS dalam rilisnya kepada detikSport.
Delapan belas klub yang bermain di musim ini adalah mereka yang bermain di ISL musim lalu: Persipura, Arema, Persija, Semen Padang, Persib, Persisam, Persiba, Persela, Sriwijaya FC, Persiwa, Deltras, PSPS, Pelita Jaya dan Persijap. Sedangkan empat klub promosi dari Divisi Utama adalah Persiba Bantul, Persiraja Banda Aceh, Mitra Kukar dan pemenang play-off, yakni Persidafon Dafonsoro.
Mereka akan ketambahan enam klub lainnya, yakni Persema Malang, Persibo Bojonegoro, PSM Makassar, PSMS Medan, Bontang FC, dan Persebaya Surabaya. Penunjukan enam klub inilah yang kemudian disebut SOS jadi masalah dan berpotensi menghadirkan kecurigaan terhadap adanya korupsi.
"Pertanyaannya, apa sebenarnya dasar dari penunjukkan klub enam klub tersebut?" sergah mereka.
"Ketidakkonsistenan ini sangat mengecewakan pecinta sepakbola Indonesia, dan juga klub yang sebelumnya telah lolos verifikasi jilid I seperti PSIS Semarang contohnya, sudah bersusah payah melengkapi syarat badan hukum, memperbaiki stadion, mempersiapkan tim dan kebutuhan klub tanpa APBD tetapi terancam tidak lolos pada kompetisi mendatang."
"Berdasarkan ketidakkonsistenan tersebut, di mana proses verifikasi profesional sesuai AFC tidak dijalankan sehingga kompetisi mendatang akan diikuti oleh klub-klub ISL yang notabenya masih mengandalkan pendanaan kompetisi dari APBD. Jadi di khawatirkan, kompetisi mendatang akan sama dengan kompetisi yang lalu, masih ada korupsi karena klub masih memakai APBD," lanjut mereka lagi.
SOS lantas menuntut ketegasan PSSI terhadap pengambilan keputusan terkait dengan kompetisi mendatang. Mereka juga meminta PSSI menjelaskan kepada publik, dasar pengambilan kebijakan kompetisi yang baru dengan format 24 klub. SOS mengira bahwa pengubahan keputusan itu cenderung berubah sesuai dengan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
sumber: detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar