Kisruh yang tak kunjung usai, bak sebuah sinetron ini, membuat Anggota Komisi X DPR RI Bidang Olahraga Ir. Zulfadly gerah, pihaknya bahkan mendesak pemerintah untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan ini.
"Dulu, Komisi X mendorong untuk berjalannya kongres PSSI sampai tiga kali sejak Jakarta, Pekanbaru dan Solo. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ini? Kami bangga kongres Solo selesai," ujar Zulfadly dalam diskusi sepakbola bertajuk "PSSI dalam Genggaman Politik, Liga Indonesia Milik Siapa?".
"Saya masih teringat ketika Djohar Arifin dan Farid Rahman terpilih, dalam konferensi pers mereka berjanji akan menyusun kepengurusan yang ramping dan efektif. Kemudian akan mengelola kompetisi liga yang profesional. Saya gembira, ini bagus sekali."
"Namun saya kecewa, karena baru empat hari mereka terpilih kemudian membuat keputusan kontroversial mengganti pelatih Timnas Alfred Riedl. Orang awam pun tahu dan sangat menyesalkan langkah itu. Dan kemudian banyak keputusan yang menyalahi statuta. Atas nama Komisi X terus terang kami kecewa," tegasnya.
"Seratus hari masa kepengurusan baru sudah demikian kisruh. Tertundanya kompetisi sangat merugikan. Pemerintah harus segera memanggil pengurus PSSI karena pengurus baru telah menganggap aturan yang lama tidak berlaku lagi. Dalam KLB di Solo hanya mengganti Pak Nurdin Halid dan tidak ada keputusan lain. Peraturan tak bisa diubah. Kalau mau mengubah aturan harus dalam kongres," ujarnya.
Ketika ditanya apakah tindak-tanduk kepengurusan PSSI saat ini lebih banyak dipengaruhi pihak lain yang berada di belakang layar, Zulfadly mengakui hal itu.
"Soal siapa di belakang Djohar, kita sama-sama tahu lah. Masalah di PSSI ini sudah sangat serius dan kami imbau agar pemimpin PSSI harus cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, maka anggota PSSI bisa saja melakukannya dengan cara-cara lain," pungkas Zulfadly.
sumber: bola.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar